Keppres No. 41 Thn 2004 Ttg. Ttg. Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yg Berada di Kawasan Hutan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG
PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya proses penelitian terhadap kelayakan keberlangsungan perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dipandang perlu untuk menetapkan jenis dan jumlah perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN.

PERTAMA : Menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

KEDUA : Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atai perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands

Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2004
Tanggal 12 Mei 2004

DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG TELAH DITANDATANGANI
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
YANG DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA

No.	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda tanganan	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (Ha)
							Provinsi	Kebupaten/ Kota
1	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-I	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/12/1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2	B-121/Pres/9/71 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3	B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowari	218.528
4	097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121
5	1053.K/20.13/MPE/1997 9 Juli 1997	9 Juli 1997	KP	Aneka Tambang Tbk (A)	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Tengah	39.040
6	B-43/Pres/11/1086 6 November 1986	2 Desember 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7	B.143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi, Konstruksi, Eksplorasi	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622
8	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000
9	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G-III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kaltim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10	B-53/Pres/I/1998 19 januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Weda Bay Nickel	Nikel	eksplorasi (Detail)	Maluku Utara	halmahera tengah	76.280
11	B-53/Pres/I/1998 19 januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Papua	Sorong	13.136
12	B-53/Pres/I/1998 19 januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksploraso (Detail)	Sumut	Mandailing, Natal	66.200
13	1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999	7 September 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

Keterangan:

dmp	:	dan mineral pengikutnya
KK	:	Kontrak Karya
PKP2B	:	Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara
KP	:	Kuasa Pertambangan
G-I	:	Generasi I
G-II	:	Generasi II
G-III	:	Generasi III
G-IV	:	Generasi IV
G-V	:	Generasi V
G-VI	:	Generasi VI
G-VII	:	Generasi VII

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands